“Kemarahan SBY sudah benar. Tapi yang sulit dibenarkan adalah timingnya. Kenapa baru sekarang marah-marahnya. Karena sekarang sudah terlalu telat,” kritik Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Muchtar.

Saya kurang lebih sepakat dengan pendapat Zaenal AM sebagaimana kutipan dari detik di atas. Penyelesaian Tragedi Lumpur Lapindo memang selama ini terbukti berlarut-larut. Bukan saja tentang “ganti-rugi” tapi bahkan tentang aspek hukumnya.

Hanya saja, pada persoalan “wrong time” saya ingin sedikit menambahkan bahwa hal ini seharusnya bukan diarahkan pada SBY saja, tapi juga oleh hampir semua (yang menyebut diri) stake holder demokrasi Indonesia: presiden, wapres, mentri-mentri, anggota dewan, partai-partai, aktivis LSM dan juga praktisi media.

Saya tidak sedang menuding semua (generally) mereka yang selama ini lebih banyak diam. “Diam” kadang-kadang merupakan pilihan paling realistis bagi sebagian orang.

Tidak, tudingan saya di atas hanya terarah kepada mereka yang secara defacto dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini memiliki posisi dan cakupan wilayah kerja yang kompeten dengan isu Lumpur Lapindo namun baru belakangan ini (menjelang pemilu?) ikut-ikutan “teriak”. Pragmatisme Politik.

Saya tidak sedang mencoba membela SBY dengan melemparkan kesalahan pada lebih banyak pihak. Saya hanya mencoba menggarisbawahi bahwa “pragmatisme” ternyata masih mendominasi proses politik di Indonesia. Kita masih sulit menemukan “stake holder demokrasi” yang sesungguhnya, dalam artian mereka yang memiliki visi yang tegas serta konsistensi dalam implementasinya.

Maka sangatlah wajar jika warga korban Lumpur Lapindo memilih momentum demonstrasi besar-besaran menjelang pemilu. Agaknya mereka telah menyadari perihal “pragmatisme” tadi.

Jadi, kalo tidak sekarang maka bisa jadi mereka harus menunggu 5 tahun lagi untuk sekedar memperoleh peluang yang lebih besar demi memperoleh hak-hak mereka.

Judul artikel ini mungkin sudah tidak relevan saat ini. Ini memang bukan tulisan baru saya, tapi tulisan yang saya copy paste dari thread saya di Kaskus. Setelah Kaskus dihack beberapa waktu lalu, banyak threads yang tidak bisa diakses, termasuk thread Lumpur Lapindo saya ini.

Mengingat tragedi Lumpur Lapindo masih belum terselesaikan, saya pikir isi thread ini bisa bermanfaat. Setidaknya untuk mengingatkan bahwa selain kasus ahmadiyah masih ada kasus penting yang harus segera diselesaikan.

Saya tidak tahu apakah thread aseli akan direcover oleh admin kaskus, mengingat sulitnya hal tersebut dilakukan (too large database). Dibawah ini adalah versi copy paste dari thread asli yang berhasil saya ambil dari Google Cached. Beberapa bagian saya edit.

Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo

Kawan-kawan mungkin juga memperhatikan, belakangan ini media-media massa mulai menggeser istilah dari Lumpur Lapindo menjadi Lumpur Sidoarjo. Penggeseran ini jelas memiliki makna tertentu. Setidaknya, ada upaya menggeser ikon busuk PT Lapindo Brantas ke Bencana Alam Sidoarjo. Bisa jadi, ini juga akan berlanjut ke penggeseran status kejadian ini menjadi BENCANA NASIONAL, so, negara lah yang akan bertanggung jawab atas penggantian kerugian moril dan materiil yang dialami warga korban semburan lumpur panas ini.

Gw cukup mengikuti perkembangan Tragedi Lumpur Lapindo ini…tapi sorry bro…gw ga terlalu inget kalo detail-detailnya. Tapi semua yg gw tulis ini gw yakin dapet dari sumber-sumber media cetak dan televisi yang pernah gw baca dan lihat..Bagaimanapun kalo ada salah-salah kata, mohon maap dan koreksinya:)

Gw memulai thread ini karena gatel, dah lama banget Tragedi Lumpur Lapindo ini terjadi, tapi pihak-pihak yang bertanggung jawab masih tenang-tenang aja. Gw sedih setiap kali ngelihat para korban, yang bukannya mendapat pertolongan tapi malah di tekan sana sini. Lihatlah berita terakhir, bagaimana warga Perumtas yang ingin ke Jakarta dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Sampai-sampai sweeping di lakukan di stasiun kereta api.

Gila, semakin lama semakin jelas saja kepada siapa aparat dan pemerintah cenderung berpihak. SBY yang terkesan tegas dalam kasus IPDN (dan bahkan banjir bandang Jakarta beberapa waktu lalu), bisa dikatakan melempem menghadapi kasus Tragedi Lumpur Lapindo ini. Ada apa?

Ok bro, singkat aja sekedar memulai thread dan tanggapan…Mari kita bertanya Keadilan Seperti apa yang layak diperoleh oleh Warga Sidoarjo korban (dan calon korban) Lumpur Lapindo?

Uang, cukupkah? Banyak orang terjebak persepsi bahwa Ganti Rugi uang sudah akan menyelesaikan masalah ini. Kenapa orang terjebak persepsi demikian? Satu, karena anggapan bahwa uang menyelesaikan ganti rugi material dan kedua, karena media menggiring persepsi ke arah sana.

Untuk penyebab kedua (giringan media) kawan2 bisa lihat sendiri, coverage media massa tentang Tragedi Lumpur Lapindo hanya diarahkan pada “Tuntutan Ganti Rugi Uang secara Tunai” dari pihak korban. Bahkan, gw pernah lihat salah satu stasiun TV (lupa stasiun apa) menampilkan wawancara dengan seorang ibu yang baru saja mendapat ganti rugi (kurang lebih 70juta) dan ibu tersebut (yang tersenyum-senyum) ditanya “Senang ga bu?” ..sebuah pertanyaan yang sangat mengarahkan. Tentu saja jawabanya “ya senang”.

Adakah coverage media yang cukup intens terhadap dampak keseharian yg dialami korban pasca rumah-rumah mereka terendam lumpur? Gw pernah melihat reportase “dampak” ini dalam kasus-kasus seperti Tsunami Aceh dan Banjir di Jakarta serta Gempa di Yogya. Tapi dalam kasus Lapindo? Boleh dibilang ga ada.

Kenapa gw menekankan hal ini? Karena analisa terhadap dampak ini sebenernya justru penting dan perlu dalam hal penghitungan kerugian materiil dan bahkan moril. Gw ga perlu panjang lebar, tapi kita bayangin aja bagaimana kalo rumah kita terendam lumpur Lapindo itu, trus kita berbulan-bulan terpaksa ngungsi di tenda-tenda. Belum lagi biaya yang mesti keluar untuk pergi ke Jakarta, untuk Demonstrasi dll. Ini belum pula kalau kita hitung dari “Resiko terhadap kualitas hidup”

Yup, Keadilan apa yang Pantas untuk warga korban Tragedi Lumpur Lapindo?
Menurut Gw:

1. Ganti Rugi materiil, alasannya jelas.
2. Hukuman Pidana bagi Direksi dan Pemilik PT Lapindo Brantas, sebab setahu gw kejadian ini murni karena kelalaian PT Lapindo Brantas, terutama kenekatan mereka untuk menembus “Gunung Lumpur Bawah Tanah”.Selain itu juga, untuk mengganti luka hati para korban yang telah sekian lama dipontang-pantingkan.
3. Ganti Rugi Materiil bukan hanya untuk korban tapi juga para calon korban ,dalam hal ini setidaknya warga perkampungan terdekat yang sudah jelas-jelas terancam. UNtuk menghindari kerumitan penggantian rugi, mulai sekarang sudah seharusnya dilakukan pendataan aset milik warga yang terancam jadi korban ini.

The quoted article was originally posted on Kaskus.us on 16-04-2007, 11:37 AM

Kesalahan Ahmadiyah

Menolak keberadaan Ahmadiyah bukan berarti bangsa kita anti perbedaan. Ahmadiyah melakukan kesalahan mendasar karena menggunakan Islam sebagai nama dan identitas agamanya. Seandainya Ahmadiyah menggunakan nama lain sebagai nama agamanya tentu tidak menjadi masalah. Umat Islam tentu tidak akan tersinggung.

Problemnya, kebanyakan media saat ini memberikan liputan yang tidak berimbang. Entah karena disengaja (conspiracy theory, nih) atau memang cara berpikir mereka salah ( salah mengambil Premis mayor dan minor, jadi silogismenya juga ikut salah. Deduksinya keliru. Tidak benar dan tidak betul. Salah secara formal dan salah secara materiil).

Satunya-satunya tokoh yang memberikan komentar masuk akal tentang hal ini adalah Hasyim Muzadi. Silahkan baca di sini

FPI
Menurut saya cara akhir yang sering ditempuh FPI dalam memperjuangkan aspirasinya salah. Bukan karena itu ‘kekerasan’, tapi karena alasan strategi. Penggunaan kekerasan merupakan pilihan yang salah ditengah masyarakat yang tidak menyukai kekerasan. Secara hukum juga salah.

Kenapa saya tidak menyoroti ‘kekerasan’nya? Karena faktanya isu “anti kekerasan” selama ini hanya jadi komoditas politik. Hampir semua tokoh yang hari ini menyuarakan anti kekerasan pernah melakukan kekerasan baik langsung maupun tidak langsung (provokasi maupun pembiaran).

Selain itu, kekerasan sudah niscaya akan terjadi bilamana melibatkan sejumlah massa. Terutama sekali jika massa itu kebanyakan berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan yang tidak tinggi.

Dengan presumsi di atas, dalam kasus Monas tanda tanya besar justru harus kita lemparkan pada keputusan kelompok liberal (yang menamakan diri AKKBB)-yang notabene memiliki pendidikan tinggi- untuk mengadakan demonstrasi di Monas. Sementara jadwal demonstrasi hari itu menunjukkan akan banyak kelompok yang melakukan demonstrasi di sekitar Monas (dengan isu utama BBM).

Jadi, bukan persoalan ‘kekerasan” nya yang menurut saya penting untuk dijawab. Tapi penyebabnya. Kekerasan di level grass root akan tetap terjadi selama instrumen hukum (state law) mengalami kebuntuan. Dalam kasus Monas, hal ini berupa ketidaktegasan hukum terhadap Ahmadiyah.

Dalam kasus FPI, ketidaktegasan hukum sudah terjadi lama. Terlepas FPI seringkali memiliki alasan yang benar, cara yang mereka ambil salah demi hukum (state law).

Tambahan ( 05-06-2008 )

Barusan baca tentang skb ahmadiyah di blognya mr yusril. Selain pendapat hukumnya, hal lain yang menarik adalah alasan pemicu penulisan postingan tersebut. Dalam penangkapan saya Yusril merasa media membelokkan pendapatnya.

Ada begitu banyak kejadian penting dalam catatan perjalanan saya selama 12 tahun terakhir. Beberapa diantaranya terjadi di bulan Mei. Peristiwa terbesar tentu saja terjadi pada 1998, momen antiklimaks sebuah rezim berusia 3 dasawarsa. Sebuah momen dimana hampir setiap individu berbangsa Indonesia diharuskan ikut memikirkan kembali arah bangsa dan mengevaluasi sejarah yang telah sekian lama berjalan.

Tulisan ini awalnya ingin saya dedikasikan untuk menuliskan sebuah upaya rethinking kebangsaan, tapi mengingat saya sedang agak ’sentimentil’ maka saya cantumkan terlebih dulu beberapa hal lain yang bersifat lebih personal. Tema reformasi dan kebangsaannya kapan-kapan saja.

Biarpun banyak detail yang terlupa, tapi secara garis besar masih memadai sebagai fakta kok. Please, allow me

Mei 1996

Bulan deg-degan menjelang Ebtanas SMA dan UMPTN. Sebuah pertaruhan kredibilitas, bukan saja di depan orang tua saya yang sekian lama memberi kepercayaan, tapi juga di depan guru-guru SMA yang selalu geleng-geleng kepala melihat tingkah polah saya dan kawan-kawan. Bayangkan, selama kelas 2 SMA saya dan (sebagian besar) kawan-kawan bisa dikatakan hampir tidak pernah menjamah ruang kelas.

Selama kelas 2, jadwal pribadi saya masuk ke wilayah sekolah (SMA 3 Yogyakarta alias 3B alias Padmanaba) tiap harinya adalah jam 8 (paling cepat). Kalau hari Senin malah bisa lebih siang, karena menghindari Upacara Bendera. Sampai di sekolah, masuk ke kelas buat naruh tas, terus pergi lagi melakukan aktivitas ‘kesiswaan’. Oh ya, sebelum keluar lagi biasanya saya sempatkan menyapa sang sekretaris kelas yang aduhai ( kata Wahyu, lho) buat sekedar ngomong “Deb, hadir”.

Begitulah, sejauh pengetahuan saya waktu itu peraturan absensi di SMA saya mengatakan “asalkan dalam salah satu dari 2 kali absensi dalam hari bersangkutan hadir, maka dianggap hadir pada hari itu”. Well, of course, jika ga ada guru yang iseng mencari-cari.

Itulah sebab mengapa saya menyebut SMA 3 Yogya sebagai SMA Pembebasan. Sebagai siswa, saya (dan kawan-kawan, karena hampir 70% dari siswa adalah para pembolos yang rajin) semacam diberi kebebasan sekaligus kepercayaan. Silahkan saja bolos, asal ujian bisa mengerjakan. That’s it.

Itu peraturan tak tertulis, dibawah tangan, hanya bisa dibuktikan kalau anda pernah melihat rapor kelas 2 milik saya dan para pembolos itu. Umumnya dalam rapor kita tertulis demikian; Ijin: 5 hari, Sakit; 2 hari (padahal seharusnya; Masuk:5 hari, Sakit: tidak pernah). Ditambah lagi dengan nilai PMP (Pendidikan Moral Pancasila..heheh) umumnya: 7 bahkan ada yang pernah mencapai rekor mendapat nilai 9.

Saya sendiri belum pernah mendapat nilai PMP lebih dari 7, mungkin karena pernah kepergok oleh sang guru PMP saat saya sedang melompat keluar kelas (hari naas..rarely happen kok). Tapi itu cukup bisa ditutupi dengan nilai Agama saya yang: 9. Bisa dikatakan meskipun kurang Pancasilais saya cukup Agamis

Shortly speaking, citra saya di mata guru-guru agak mengkhawatirkan. Bahkan saya yakin banyak guru saya pada waktu itu yang bertaruh kalau saya tidak mungkin lulus UMPTN. I know they were sorry for it.

Mei 1997

Saya masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UGM, banyak ujian saat itu meski bukan ujian semester. Maklumlah pola ujian di FKG berbeda dengan fakultas-fakultas lain. Bahkan sekedar untuk bisa mengikuti praktikum saja kita harus lulus test (pre-test).

Bagi anda yang tidak menjalaninya, barangkali terkesan biasa saja, tapi bagi yang menjalani..fiuh..percaya deh tiap minggu selalu ada mahasiswi yang menangis di depan pintu lab…ada yang menangis karena gagal dan herannya ada juga yang menangis karena berhasil. You can imagine how hard it was for us.

Kalau mahasiswi menangis sebagai ungkapan ekspresi, maka yang mahasiswa biasanya mengungkapkan ekspresi dengan tampang cemberut, ngeloyor pergi, misuh-misuh atau ambil motor dan menggeber-geber dijalanan dengan kecepatan tinggi. Maklumlah diangkatan saya waktu itu banyak yang berstatus sebagai mantan ‘petinju jalanan’ di SMA.

Bagaimana dengan saya sendiri? Kenapa bulan Mei 1997 menjadi ‘bersejarah’ buat saya adalah karena pada waktu itu saya mengambil sebuah keputusan penting untuk hengkang dari FKG UGM dan mencoba UMPTN lagi. Sebuah keputusan yang berat, karena pada saat itu saya sebetulnya sudah merasa comfort di FKG (nilai-nilai bagus, teman-teman cocok, dan ada seseorang yang begitu memikat ..he).

Mei 1998

Reformasi 1998. Diobrolin lain kali

Mei 1999

Pertama kali saya hadir dalam pertemuan ISMKI (Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia) yaitu Temu Ilmiah Wilayah III ISMKI di Solo. Tergolong masih cupu, tapi secara mengejutkan diusulkan oleh BEM FK UNS (saya lupa nama Presiden BEMnya, lha wong saya masih cupu) untuk maju sebagai SekJend (istilah untuk posisi tertinggi) ISMKI sebagai calon dari Wilayah III (mencakup Jateng-DIY). Usulan ini saya tolak mentah-mentah…..eh..enggak ding…ditolak mentah-mentah oleh Presiden BEM FK Undip (kampus saya sendiri) yang notabene lebih senior dari saya

Bukan ‘perihal diusulkan’ itu yang membuat bulan Mei ini menjadi berkesan, tapi ‘akibat’ dari usulan itu. Kejadian itu membawa sebuah kesadaran baru bagi saya bahwa FK Undip harus bisa mengambil peran lebih. No, it was not just a matter of the position, it was more about a way to make a change.

ISMKI pada saat itu mengalami stagnasi dan keterjebakan pada pragmatisme (individual). Lebih parahnya, ISMKI terjebak pada isu-isu fragmentatif ‘Swasta-Negeri’. Hal-hal yang menurut saya tidak relevan dan tidak visioner. Sementara Indonesia sedang berubah, sistem pendidikan sedang dikritisi dan AFTA menjelang, ISMKI sebagai organisasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan Mahasiswa FK Indonesia (yang notabene adalah konstituennya) justru terjebak melakukan self-fragmentation.

Mei 2000

Pertama kali saya bertemu empat mata dengan idola masa kecil saya, Hariman Siregar. Entah kenapa saya mengidolakannya waktu kecil. Mungkin karena namanya dikaitkan dengan peristiwa nasional penting yang terjadi pada saat saya lahir. Kebetulan dia juga pendiri ISMKI (dulunya bernama IMKI, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia)

Mei 2001- 2003

ga bisa dibahas disini

Mei 2004

Seorang teman dekat, yang sebelumnya menjadi Sekretaris (administratif) Hartono Mardjono alias Pak Ton di PII (Partai Islam Indonesia, yang berakhir dengan tidak lolos verifikasi KPU), sedang sekarat karena gagal ginjal kronik. Akhirnya dia meninggal dalam sebuah upaya mencari solusi di Jakarta.

Ada banyak perasaan bersalah disini karena saya pada saat itu sudah tak mampu lagi melakukan apapun untuk membantunya terutama dari segi biaya. Setelah selama beberapa bulan sebelumnya saya dan beberapa teman yang lain (terutama ferry) berusaha mati-matian menghimpun dana .

Kebutuhan dana waktu itu luar biasa, terutama bila mengingat status kita yang masih mahasiswa, dengan keharusan baginya untuk melakukan cuci darah (haemodialisa/HD) seminggu 2 kali. Satu kali HD membutuhkan biaya kurang lebih rp.800.000, belum termasuk biaya ruangan. Ini standar biaya di RSDK (Rumah Sakit Dr. Kariadi, tempat saya ko-ass), waktu itu merupakan the cheapest around.

Bagi kita waktu itu, demi seorang sahabat, berhutang pun tidak masalah. Persoalannya, bahkan berhutang untuk keperluan ini pun sulit sekali waktu itu. Gosh, sejujurnya dalam hati waktu itu saya memaki-maki dan menyumpah-nyumpahi sekian banyak orang yang saya anggap mampu membantu tapi tidak mau. God Damn Them.

Saya tahu, sumpah-serapah saya barangkali salah dan seharusnya tidak perlu saya lakukan. but I was so frustrating. He was one of my best friend, I knew what happening was (for I’m a medical student), I knew what we should do and what he should had been having, but we just couldn’t do anything.

Wish God forgive me for any mistake I did that time (I don’t even know which one was really my mistake).

ah..my Friend name is Tri Driyono alias Pak De, fotonya saat wisuda masih kupajang di friendsterku. He was a good man. He was a reporter in a local newspaper before he decided to move to Jakarta to meet and work for Pak Ton (heck, I was the one who gave him this offer. Really, I wish I never did it)

Mei 2005

I suggested her to take the Study at UGM Jogja, instead of at UNDIP, for I knew that was what she desired most. Many have been thinking wrongly about it (what my real reason was).

Mei 2006

Gempa di Jogja. It was harder than everyone ever thought about how its impact to my life.

Mei 2007-2008.

Sebuah pencerahan, titik terang di ujung jalan.

Thanks to Him for… bagian ini diedit karena menimbulkan salah sangka dan kontroversi

Saya baru aja muter-muter lihat-lihat laporan para master blogger yang hadir pertemuan depkominfo . Selain, laporan-laporan yang datar (mas pri, ndoro kakung) , berdasarkan reportase mas romi saya malah melihat forum ini bukannya menjadi tempat ‘mendiskusikan ulang’ UU ITE, tapi malah berakhir jadi forum legitimasi UU ITE.

Tentu saja, tidak ada kalimat-kalimat terbuka semacam “baiklah jadi kita sepakat” atau “baiklah jadi tidak ada protes lagi ya” atau semacamnya yang dapat secara transparan menunjukkan kesepakatan. Lha wong memang hadirin tidak/belum tentu sepakat atau puas hati. Trus kenapa saya bilang jadi forum legitimasi?

Apa motif diselenggarakannya pertemuan ini? Mohon dicatat, pertanyaan ini bukan bertanya tentang motif ‘para hadirin dan tamu undangan’. Tapi tentang ‘motif diselenggarakannya’ atau kurang lebih sama dengan ‘motif penyelenggara’.

Nah lho..memang siapa penyelenggaranya? Jelas, pemerintah. Hal itu bisa dikonfirmasi dari postingan undangan dari mas romi. Memang, sebagian dari teman-teman saya mengira bahwa pertemuan ini awalnya merupakan inisiatif para blogger atau komunitas maya laennya. Kesan ini, menurut saya merupakan ‘titik kekalahan’ pertama komunitas maya dalam posisi negosiasi ini.

Kesan bahwa pertemuan ini muncul dari inisiatif komunitas maya, diakibatkan karena penyebaran undangan dilakukan oleh komunitas maya itu sendiri (dari blog ke blog, email ke email,bahkan termasuk via bulletin friendster). Saya pun ikut aktif menyebarkan undangan ini, sesuatu yang saya sesali kemudian.

Saya kira anda paham kenapa kesan semacam ini bisa ‘merugikan’ dalam konteks upaya kritisi UU ITE.

Back to topic, apa motif penyelenggara (pemerintah)?

Pemerintah ingin berdiskusi dengan komunitas cyber? Kalo memang iya, seharusnya sudah dari kemaren-kemaren, sejak sebelum RUU jadi UU, bahkan seharusnya sejak sebelum RUU itu ada.

Anda pernah melihat orang berbeda pendapat, bertengkar mulut dan kemudian berkelahi (baku pukul)? Menurut anda, ada ga bedanya dengan orang yang berbeda pendapat dan langsung berkelahi?

Menurut saya, walaupun sama-sama berakhir dengan berkelahi, pada contoh yang pertama sudah terjadi tahap ‘negosiasi dan diskusi’ (bertengkar mulut). Sedangkan pada contoh kedua tidak ada (terlepas siapa yang memukul duluan)

Dalam kasus UU ITE, apa yang dilakukan pemerintah lebih mirip contoh kedua di atas. Langsung mengajak berkelahi. Pukul dulu, ngomong belakangan. Dalam skenario seperti ini yang kuat lah yang menang, baik dalam perkelahian maupun dalam ‘obrolan’ pasca perkelahian.

Dalam konteks UU ITE, antara Pemerintah dan Komunitas Maya, jelas bahwa posisi pemerintah lebih kuat alias lebih unggul. Kenapa demikian? Karena kecenderungan umum, sangat sulit meninjau ulang sebuah undang-undang. Lebih mudah mencegahnya dari pada mencabutnya.

Negosiasi (dan atau diskusi) hanya bisa terjadi bila kedua belah berada pada ‘posisi yang sama kuat’.

Bayangkan jika anda bertengkar atau berkelahi dengan seseorang, dan anda berada pada posisi ‘yang kuat’ atau ‘di atas angin’. Mungkinkah anda secara tiba-tiba mengajak lawan anda berdiskusi? 90% pasti jawabannya “gaaaaaa’ mungkin doong, man”. Menang ya ngatur. Yang kalah ikut yang menang.

Saya sendiri akan menjawab “mungkin”, yaitu bila ada tujuan lain. Misal untuk membangun kesan (kepada penonton atau orang yang kebetulan menonton) bahwa ” saya adalah pemenang yang murah hati, pemberi ampun dan bukan orang yang sadis”.

Dalam logika yang sama, saya yakin motif utama diselenggarakannya pertemuan tersebut bukanlah ‘keinginan untuk berdialog’ tapi lebih pada “membangun kesan sudah berdialog”. Bukan hal yang mencengangkan bila nantinya, dalam menjawab setiap pertanyaan seputar protes yang bermunculan tentang UU ITE, pemerintah akan menggunakan jawaban-jawaban seperti ini:

“kami sudah berdialog dengan blogger dan komunitas maya tentang ini”

atau variannya (yang menjadikannya bisa lebih parah)

“kami sudah berdialog dengan para blogger dan banyak pengguna internet, kami pikir semua bisa menerima penjelasan kami”

atau yang lebih parah lagi

“Kami sudah berdialog dengan para blogger, pengguna internet dan termasuk para profesional IT. Tanggal 7 April, di depkominfo. Diskusinya lancar-lancar saja, lha wong setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil makan”

ENd of Story. Pembaca media (terutama cetak dan televisi, karena ini masih media mainstream di indonesia) yang awalnya antusias pengen tahu, segera mendapati bahwa “sepertinya” masalah sudah selesai. Dan minggu depan, istilah UU ITE akan memudar dan digantikan oleh “Anti Pornografi” atau mungkin malah tentang Al Amin suami si cantik Kristina.

ah, kenapa saya terlambat menyadarinya

Ide bikin tulisan ini muncul gara-gara chat ama si Alma. Dia yang sedang pusing dengan tugas-tugas kuliahnya iseng-iseng bertanya ‘gimana sih caranya make money online? Aku sering denger, tapi ga mudheng. Forex trading ya?’. Lha yo, gimana mo ngerti kalo ga pernah nyari tahu. Lha wong dikasih link ke blog ini aja dia ga mau ngelihat. Payah bener.

Biarlah Alma dengan ketidaktahuannya, setidaknya dari percakapan itu saya tahu bahwa masih ada juga orang-orang indonesia yang belum tahu apa dan bagaimana sih sebetulnya mencari uang di internet. Dugaan saya (cuman dugaan lho) jumlahnya masih cukup banyak. Dugaan saya lagi (lagi-lagi dugaan) banyak newbie di internet yang mencoba-coba mencari tahu justru terperangkap dengan cara-cara yang ga bener seperti si Mali

Singkat kata, berdasarkan ‘main goal’ nya saya mengklasifikan cara mencari uang di internet menjadi 4 :

1. Sell product or service
2. Earn revenue from advertisement
3. Earn revenue from affiliate or reseller program
4. Earn profit from Online Investment

ad.1 menjual produk atau jasa, tujuannya adalah menawarkan suatu produk atau jasa kepada pengunjung (netter, visitor, reader). Untuk ini anda membutuhkan website (webpage) atau blog untuk menampilkan produk-produk atau jasa yang anda tawarkan.

ad.2 pendapatan dari iklan, artinya anda bertujuan mencari pendapatan dari iklan-iklan yang terpampang di website/blog anda. Berbeda dengan point1 – di mana anda bisa mentargetkan ‘pendapatan’ sejak awal website/blog anda diluncurkan – point 2 ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mendatangkan ‘uang’. Sebab, umumnya sangat sulit untuk mencari pemasang iklan (advertiser) bila website/blog anda belum memiliki popularitas dan atau jumlah kunjungan yang signifikan.

ad.3 pendapatan dari program affiliasi atau reseller, saya anggap anda sudah tahu apa itu affiliasi atau reseller. Kalo belum tahu, silahkan tanya master affiliate atau tunggu kapan-kapan saya bikin postingan khusus tentang itu

ad.4 memperoleh keuntungan (atau peruntungan..hehe) dari program-program investasi online seperti forex trading, saham, option dan lain-lain. Saya yakin anda sudah cukup sering mendengar tentang jenis-jenis investasi tersebut, tapi mungkin belum tahu kalau saat ini anda bisa terlibat dalam perdagangan forex,saham (dan sejenisnya) dari rumah. Istilahnya…trading sendiri.

Baiklah-baiklah, saya yakin informasi ini kurang memadai, tapi berhubung saya sudah ngantuk,badan gatel dan kepingin mandi, serta masih harus ngurusin blog-blog lain..sementara cukup dulu ya

Jumlah blogger Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat dalam -menurut saya – dua tahun belakangan. Selain karena semakin banyaknya free blog hosting service, juga karena akses internet personal semakin mudah. Data terakhir dari Depkominfo menyebutkan jumlah blogger Indonesia saat ini mencapai 500.000. Biarpun heran berdasarkan apa jumlah tersebut disimpulkan, tapi secara kasar saya juga melihat kecenderungan peningkatan jumlah blogger ini.

Nah, terkait dengan peningkatan jumlah blogger ini, ada pertanyaan menarik yang muncul dalam sebuah interview koran tempo dengan om wimar : “perlukah dibentuk asosiasi blogger indonesia?”. Bagi saya ini pertanyaan yang cukup menarik, karena dalam kepala saya ada bangunan asumsi “semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak actor yang akan tertarik memanfaatkannya”. Saya yakin asumsi ini juga ada di benak sang wartawan,

Kebetulan beberapa hari lalu waktu ngobrol sama huda saya sempat ngomongin kritik saya tentang sikap loenpia yang secara tergesa-gesa mendukung program Semarang Pesona Asia yang digelar Walikota Semarang. Saya tidak mengkritik “dukungannya” tapi saya mengkritik “caranya”. Loenpia sedang gencar mengkampanyekan Komunitas Blogger Semarang, dan karena itu ada banyak blogger semarang yang mensupport baik secara online maupun offline. Saya pun awalnya mendukung kampanye mereka, tapi setelah melihat kelakuan mereka tadi saya memilih keeping the distance for now.

Dalam contoh kasus loenpia di atas, saya masih melihat kecenderungan beberapa orang – sengaja atau tidak sengaja – untuk memanfaatkan sebuah perkumpulan (atau apa pun istilahnya) untuk hal-hal (vested interest? Sic) yang seringkali tidak mencerminkan opini sesungguhnya dari setiap individu yang ada di perkumpulan itu.

Loenpia secara factual memang belum memperoleh legitimasi sebagai komunitas blogger semarang, mereka pun belum memiliki struktur formal (ketua, wakil ketua dsb). Justru karena itulah saya semakin ingin untuk keeping the distance, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau loenpia sudah mendapat dukungan lebih factual dan memiliki struktur yang lebih formal. Ini persoalan perilaku cultural.

Kembali ke Asosiasi Blogger Indonesia, hal yang sama saya takutkan bisa terjadi kalau asosiasi ini dibentuk. Lagipula, saya tidak melihat pentingnya asosiasi dalam hal blogging. Asosiasi barangkali sangat penting dalam konteks non cyber world atau dunia nyata, dimana aspirasi-aspirasi individual terlalu sulit menemukan saluran yang tepat. Lain halnya dengan cyber world atau blogsphere, di sini aspirasi-aspirasi individual mendapatkan tempatnya yang paling layak. Setiap blogger bebas menyuarakan apapun dan ada banyak cara memperjuangkan agar aspirasi pribadinya tersebut didengar lebih banyak orang.

Sampai detik saya menulis artikel ini, saya masih belum bisa menemukan sisi positif dari membangun sebuah perkumpulan formal para blogger. Saya bisa melihat sisi positif dari perkumpulan non formal seperti temu kangen ato gathering ala cosa. Kumpul-kumpul non formal bisa mendatangkan banyak manfaat, dari mulai ilmu baru sampai lendir

Sedikit ngomong tentang demokrasi (versi berapa? Seperti wordpress, demokrasi kan banyak versinya ). Kekuatan para blogger justru ada pada individualitas dan subjectivitasnya, interelasi antar setiap individualitas dan subjektivitas ini lah yang akan dengan sendirinya memperbesar leverage opini para blogger.

Seorang teman mengajukan pertanyaan asumtif “bagaimana kalau suatu saat Pemerintah Indonesia melarang ngeblog?”. Saya jawab “trus kenapa kalo dilarang? Larangan kan tidak selalu menghentikan segala sesuatu. Lihatlah Malaysia dan Singapore, biarpun dilarang ngeblog toh masih banyak juga kita temukan blogger dari Malaysia dan Singapore?” Satu-satunya cara Negara bisa menghentikan blogging adalah dengan Menghilangkan Koneksi Internet.

Shut the Internet down and you will soon realize how stupid you are !

Ini blog baru lagi. Belum tahu juga mau diisi apa. Tadinya mo pake nama “ganesi” tapi kok boring ya. Jadi iseng-iseng pake nama “ganisirawan”, nama aseli. Sempat juga kepikiran mo pake “fxdoctor” tapi kok mirip sama Free Forex Signal blog saya sebelumnya.

Yah belum kebayang sih mo diisi apa, tapi yang jelas ga pake bahasa inggris deh. Sekali-sekali pengen juga nulis pake bahasa Indonesia, bahasa aseli nenek moyang yang saya cintain. Biar bisa jadi curahan hati dan pemikiran.

Semaleman berkutat sama forex trading rasanya melelahkan juga. Bukan cuman tradingnya yang melelahkan, tapi juga ngebalesin berbagai comment dan contact yang masuk. Belum lagi pertanyaannya sering berulang-ulang. Tapi bagaimanapun lumayan lah, itu artinya dagangan free forex signal saya lumayan laku.

Masih ditambah lagi sama permintaan tolong dari salah seorang teman buat mencari adik-adik kelas yang berminat ambil scholarship alias beasiswa di Jepang. Permintaan yang aneh. Aneh karena ditawarkan sama orang yang belum lulus, aneh karena saya sendiri ga ditawarin (basa-basi kek gitu )