Lumpur Lapindo, Biar (Pragmatisme) Politik Yang Menyelesaikan
“Kemarahan SBY sudah benar. Tapi yang sulit dibenarkan adalah timingnya. Kenapa baru sekarang marah-marahnya. Karena sekarang sudah terlalu telat,” kritik Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Muchtar.
Saya kurang lebih sepakat dengan pendapat Zaenal AM sebagaimana kutipan dari detik di atas. Penyelesaian Tragedi Lumpur Lapindo memang selama ini terbukti berlarut-larut. Bukan saja tentang “ganti-rugi” tapi bahkan tentang aspek hukumnya.
Hanya saja, pada persoalan “wrong time” saya ingin sedikit menambahkan bahwa hal ini seharusnya bukan diarahkan pada SBY saja, tapi juga oleh hampir semua (yang menyebut diri) stake holder demokrasi Indonesia: presiden, wapres, mentri-mentri, anggota dewan, partai-partai, aktivis LSM dan juga praktisi media.
Saya tidak sedang menuding semua (generally) mereka yang selama ini lebih banyak diam. “Diam” kadang-kadang merupakan pilihan paling realistis bagi sebagian orang.
Tidak, tudingan saya di atas hanya terarah kepada mereka yang secara defacto dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini memiliki posisi dan cakupan wilayah kerja yang kompeten dengan isu Lumpur Lapindo namun baru belakangan ini (menjelang pemilu?) ikut-ikutan “teriak”. Pragmatisme Politik.
Saya tidak sedang mencoba membela SBY dengan melemparkan kesalahan pada lebih banyak pihak. Saya hanya mencoba menggarisbawahi bahwa “pragmatisme” ternyata masih mendominasi proses politik di Indonesia. Kita masih sulit menemukan “stake holder demokrasi” yang sesungguhnya, dalam artian mereka yang memiliki visi yang tegas serta konsistensi dalam implementasinya.
Maka sangatlah wajar jika warga korban Lumpur Lapindo memilih momentum demonstrasi besar-besaran menjelang pemilu. Agaknya mereka telah menyadari perihal “pragmatisme” tadi.
Jadi, kalo tidak sekarang maka bisa jadi mereka harus menunggu 5 tahun lagi untuk sekedar memperoleh peluang yang lebih besar demi memperoleh hak-hak mereka.
