Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo
Judul artikel ini mungkin sudah tidak relevan saat ini. Ini memang bukan tulisan baru saya, tapi tulisan yang saya copy paste dari thread saya di Kaskus. Setelah Kaskus dihack beberapa waktu lalu, banyak threads yang tidak bisa diakses, termasuk thread Lumpur Lapindo saya ini.
Mengingat tragedi Lumpur Lapindo masih belum terselesaikan, saya pikir isi thread ini bisa bermanfaat. Setidaknya untuk mengingatkan bahwa selain kasus ahmadiyah masih ada kasus penting yang harus segera diselesaikan.
Saya tidak tahu apakah thread aseli akan direcover oleh admin kaskus, mengingat sulitnya hal tersebut dilakukan (too large database). Dibawah ini adalah versi copy paste dari thread asli yang berhasil saya ambil dari Google Cached. Beberapa bagian saya edit.
Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo
Kawan-kawan mungkin juga memperhatikan, belakangan ini media-media massa mulai menggeser istilah dari Lumpur Lapindo menjadi Lumpur Sidoarjo. Penggeseran ini jelas memiliki makna tertentu. Setidaknya, ada upaya menggeser ikon busuk PT Lapindo Brantas ke Bencana Alam Sidoarjo. Bisa jadi, ini juga akan berlanjut ke penggeseran status kejadian ini menjadi BENCANA NASIONAL, so, negara lah yang akan bertanggung jawab atas penggantian kerugian moril dan materiil yang dialami warga korban semburan lumpur panas ini.
Gw cukup mengikuti perkembangan Tragedi Lumpur Lapindo ini…tapi sorry bro…gw ga terlalu inget kalo detail-detailnya. Tapi semua yg gw tulis ini gw yakin dapet dari sumber-sumber media cetak dan televisi yang pernah gw baca dan lihat..Bagaimanapun kalo ada salah-salah kata, mohon maap dan koreksinya:)
Gw memulai thread ini karena gatel, dah lama banget Tragedi Lumpur Lapindo ini terjadi, tapi pihak-pihak yang bertanggung jawab masih tenang-tenang aja. Gw sedih setiap kali ngelihat para korban, yang bukannya mendapat pertolongan tapi malah di tekan sana sini. Lihatlah berita terakhir, bagaimana warga Perumtas yang ingin ke Jakarta dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Sampai-sampai sweeping di lakukan di stasiun kereta api.
Gila, semakin lama semakin jelas saja kepada siapa aparat dan pemerintah cenderung berpihak. SBY yang terkesan tegas dalam kasus IPDN (dan bahkan banjir bandang Jakarta beberapa waktu lalu), bisa dikatakan melempem menghadapi kasus Tragedi Lumpur Lapindo ini. Ada apa?
Ok bro, singkat aja sekedar memulai thread dan tanggapan…Mari kita bertanya Keadilan Seperti apa yang layak diperoleh oleh Warga Sidoarjo korban (dan calon korban) Lumpur Lapindo?
Uang, cukupkah? Banyak orang terjebak persepsi bahwa Ganti Rugi uang sudah akan menyelesaikan masalah ini. Kenapa orang terjebak persepsi demikian? Satu, karena anggapan bahwa uang menyelesaikan ganti rugi material dan kedua, karena media menggiring persepsi ke arah sana.
Untuk penyebab kedua (giringan media) kawan2 bisa lihat sendiri, coverage media massa tentang Tragedi Lumpur Lapindo hanya diarahkan pada “Tuntutan Ganti Rugi Uang secara Tunai” dari pihak korban. Bahkan, gw pernah lihat salah satu stasiun TV (lupa stasiun apa) menampilkan wawancara dengan seorang ibu yang baru saja mendapat ganti rugi (kurang lebih 70juta) dan ibu tersebut (yang tersenyum-senyum) ditanya “Senang ga bu?” ..sebuah pertanyaan yang sangat mengarahkan. Tentu saja jawabanya “ya senang”.
Adakah coverage media yang cukup intens terhadap dampak keseharian yg dialami korban pasca rumah-rumah mereka terendam lumpur? Gw pernah melihat reportase “dampak” ini dalam kasus-kasus seperti Tsunami Aceh dan Banjir di Jakarta serta Gempa di Yogya. Tapi dalam kasus Lapindo? Boleh dibilang ga ada.
Kenapa gw menekankan hal ini? Karena analisa terhadap dampak ini sebenernya justru penting dan perlu dalam hal penghitungan kerugian materiil dan bahkan moril. Gw ga perlu panjang lebar, tapi kita bayangin aja bagaimana kalo rumah kita terendam lumpur Lapindo itu, trus kita berbulan-bulan terpaksa ngungsi di tenda-tenda. Belum lagi biaya yang mesti keluar untuk pergi ke Jakarta, untuk Demonstrasi dll. Ini belum pula kalau kita hitung dari “Resiko terhadap kualitas hidup”
Yup, Keadilan apa yang Pantas untuk warga korban Tragedi Lumpur Lapindo?
Menurut Gw:
- Ganti Rugi materiil, alasannya jelas.
- Hukuman Pidana bagi Direksi dan Pemilik PT Lapindo Brantas, sebab setahu gw kejadian ini murni karena kelalaian PT Lapindo Brantas, terutama kenekatan mereka untuk menembus “Gunung Lumpur Bawah Tanah”.Selain itu juga, untuk mengganti luka hati para korban yang telah sekian lama dipontang-pantingkan.
- Ganti Rugi Materiil bukan hanya untuk korban tapi juga para calon korban ,dalam hal ini setidaknya warga perkampungan terdekat yang sudah jelas-jelas terancam. UNtuk menghindari kerumitan penggantian rugi, mulai sekarang sudah seharusnya dilakukan pendataan aset milik warga yang terancam jadi korban ini.
The quoted article was originally posted on Kaskus.us on 16-04-2007, 11:37 AM
alfian said,
June 18, 2008 at 1:38 pm
kalo usulan solusinya sih oke2 aja, tapi ada barrier yang sangat kuat disana kalo mau merealisasikan usulan tersebut , terutama poin 2 dan 3. sehingga serasa berbicara normatif aja.
keluarga pemilik lapindo ini, jadi salah satu menko di kabinetdan merupakan elite dari ruler party pada saat ini,sekaligus punya dua media televisi. jadi sudah lengkap posisinya, mengawinkan uang, posisi dan media sekaligus.
berteriak kencang menuntut mereka, niscaya suara kita hilang bersama dengan angin, menulis panjang lebar di media blog seperti inipun, kalah nyaring dari dua media milik beliau itu.
paling realistis, besok kalau pemilu, kita rame-rame jangan pilih partainya,dan calon pasangan presiden dan wapres yang didukung partai itu. sekaligus kita pilih partai yang mau kontrak politik bahwa kalao partai itu menjadi ruler party besok, mau mengusut kasus lapindo dengan tuntas.
ganes said,
June 20, 2008 at 2:58 am
konsekuensi logis dan legal dari kontrak politik itu apa? sekarang ini ‘kontrak politik’ malah sudah menjadi komoditas politik baru.
kontrak politik juga menghadapi kendala serius dalam menjelaskan dan menentukan siapa-siapa pihak yang seharusnya terlibat (selain sang politisi). Siapa berhak menjadi representasi dari publik.
dalam logika yang sama, sebetulnya kontrak politik inheren dengan adanya DPR dan DPD. Merekalah yang sebetulnya secara legal dan faktual merepresentasikan setiap kelompok masyarakat.
Bahkan menurutku ‘kontrak politik’ semacam yang sekarang sering dipublikasikan di media justru mendekonstruksi tatanan politik yang ada. Mengajak publik untuk tidak menggunakan logika konstitusional tentang aspirasi politik
alfian said,
June 23, 2008 at 6:55 am
(….)menurutku ‘kontrak politik’ semacam yang sekarang sering dipublikasikan di media justru mendekonstruksi tatanan politik yang ada. Mengajak publik untuk tidak menggunakan logika konstitusional tentang aspirasi politik(…..)*
ya yang jelas sih, emang di Indonesia ini semuanya serba terbalik, sama seperti logika di piala eropa lah….
tapi begini, dpr dan dpd itu lembaga politik, arah kebijakan mereka akan sangat ditentukan oleh will politic yang dimiliki oleh anggota mereka masing2(kalo punya sih). pilihan dalam politik mereka di tentukan oleh will politic ini, seperti bagaimanakah mereka memandang secara jujur dari dalam hati kasus ini, dilihat sebagai bencana alam ataukah sebagai kesalahan dalam proses pengeboran.
lalu seandainya memang dilihat sebagai bencana alam, bagaimana perspektif mereka soal ganti rugi yang ada saat ini, sudah layakkah. atau kurang adil.
politik itu menyangkut kepentingan, soal kepntingan siapa yang akan dibela, apakah yang miskin ataukah yang kaya, yang lemah ataukah yang kuat, itu sangat tergantung dari orang2 didalam lembaga politik, yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. sehingga harus cerdas memilih mereka.
jadi masih bisa diterima seandainya nanti ada calon anggota dpr dan dpd, khususnya yang mewakili mereka, yang menjanjikan kasus ini. soal apakah nanti kira2 bisa menepati janji, kita juga harus bisa lihat track recordnya, apakah orang ini amanah apa nggak.
kalo nggak ada yang bisa dipercaya, jalan menjadi golongan putih bisa dipilih, itu bagian dari protes kan.
realylife said,
July 6, 2008 at 4:44 am
mhmmm , saya mau koment , apapun yang terjadi , sebaiknya kita cari solusi dan mengerjakan yang terbaik , tetap berdoa semoga lumpurnya cepat ngga keluar lagi
btw … postingan terbarunya mana ya ?
ganes said,
July 6, 2008 at 5:00 am
hehe iya nih mas, lom sempat ngapdet
pramafitri adipatria said,
December 2, 2008 at 12:45 am
Absen dl ah.. Hadir bos! hehe.. Mnrt sy aksi protes berupa golput itu menyesatkan dan tidak mendewasakan rakyat dalam berdemokrasi. Pemilu merupakan ajang hukuman dari rakyat bagi politisi yang tidak amanah dengan jalan tidak lagi memilih mereka. So jangan golput dan jangan pilih partai nya orang yg bertanggun jawab atas lumpur lapindo. gitu aja kok repot
Lumpur Lapindo, Biar (Pragmatisme) Politik Yang Menyelesaikan « Ganis Irawan | Pemikir-Petualang-Pembelajar said,
December 5, 2008 at 4:51 am
[...] kurang lebih sepakat dengan pendapat Zaenal AM sebagaimana kutipan dari detik di atas. Penyelesaian Tragedi Lumpur Lapindo memang selama ini terbukti berlarut-larut. Bukan saja tentang “ganti-rugi” tapi bahkan [...]